Negara dan Kapital di Bawah Orde Baru:Kajian Teoritis

Negara dan Kapital di Bawah Orde Baru:Kajian Teoretis

Oleh:Dr.H.Suhaeli,M.SI

secara umum saya akan membahas tentang ciri yang paling menonjol dalam orde baru, struktur politik orde baru, serta secara khusus akan membahas tentang langkah dan kebijakan negara melalui analisis hubungan negara, ekonomi, dan masyarakat. Dalam hal ini, cirri dan struktur politik orde baru memiliki kaitan yang erat dengan hubungan negara, ekonomi dan masyarakat. Artinya bahwa struktur politik akan dijelaskan untuk memberikan gambaran pokok agar membangun konteks politik untuk menganalisis hubungan antara negara, ekonomi, dan masyarakat. Dengan demikian, akan dapat memahami logika dibalik arah kebijakan umum orde baru.

Secara struktur politik, orde baru membangun struktur politiknya dengan ciri sebagai berikut;

a)      Presiden memiliki kekuasaan yang besar sedangkan kekuasaan DPR sangat kecil;

b)      kontrol yang ketat oleh penguasa terhadap pemilihan anggota DPR;

c)      konsolidasi dan sentralisasi kekuasaan militer pada departemen pertahanan dan keamanan;

d)     penyebaran personel militer ke dalam posisi-posisi kekuasaan dalam birokrasi negara;

e)      korporasi organisasi politik yang diprakasai oleh negara;

f)       politik ideologi dengan dijadikannya pacasila sebagai alat legitimasi kekuasaan negara dan;

g)      pengambilalihan aparat negara oleh para pejabatnya yang menyimpang dari konstitusi dan pembatasan hukum dalam melaksanakan kekuasaan.

Dengan demikian, struktur politik ini mencirikan pemerintahan orde baru sebagai pemerintahan militer otoriter pejal dan tersentralisasi, pengambilalihan negara oleh para petinggi, disingkirkannya partai politik dari partisipasi efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Indonesia dibawah kekuasaan Presiden Soeharto dinilai orde baru sebagai negara teknokrat, orde baru sebagai pemerintahan birokratik, orde baru sebagai negara koraprador dan orde baru sebagai negara qua negara. Pertama, orde baru sebagai negara tektokrat yakni bahwa kekuatan penting terhadap pembuatan keputusan ekonomi terletak di tangan sekelompok para ekonom. Peran kaum teknokrat sebagai manajer serangkaian kebijakan ekonomi dan sebagai penulis kebijakan yang dirancang untuk menyediakan akses masuknya modal internasional ke Indonesia selain itu, kaum teknokrat merupakan pengendali Bappenas serta pengaruh kebijakan ekonomi kapitalis liberal. Peran kaum teknokrat yang begitu besar disebabkan karena kebutuhan Indonesia akan investasi kapital, pinjaman dan bantuan internasional. Kedua,  orde baru sebagai pemerintahan birokratik yakni bahwa pembagian masyarakat ke dalam golongan elite ditentukan oleh posisinya dalam birokrasi negara. Kegiatan politik dalam model ini ditentukan dari ikatan psikologis dan kultur para aktor politik. Model ini bersifat terpancar, terpatok dan partikularis. Dampak dari model ini ialah pengambilalihan layanan umum dan kekuasaan oleh penguasa politik, bercampurnya kekuatan politik dengan otoritas birokrasi, dan organisasi kegiatan politik dalam struktur patron dan klien. Orde baru menerapkan model ini dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Ketiga, orde baru sebagai negara koraprador yakni, dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori ketergantungan. Secara umum djelaskan bahwa ketergantungan itu merupakan reintegrasi kapitalisme Indonesia ke dalam system global artinya bahwa terdapat subordinasi struktur ekonomi Indonesia sebagai yang diperlukan oleh modal internasional dan subordinasi terhadap borjuis domestik Indonesia. Keempat, orde baru sebagai negara qua negara yakni bahwa kebutuhan akan menyusun kembali basis pendapatan negara merupakan pertimbangan terpenting, dan negosiasi dengan ekonomi capital dunia merupakan hal dapat memberikan solusi. Pada masa orde baru dilakukan upaya negosiasi kembali terhadap hutang luar negeri, kemudian pajak perusahaan asing dari minyak, gas dan timah menjadi basis pendapatan negara. Dengan demikian kebijakan Negara terhadap modal internasional harus dipandang sebagai konsekuensi kebutuhan untuk membangun basis pendapatan negara.

Keadaan tersebut salah satu faktornya disebabkan karena razim orde lama tidak berhasil dalam menggantikan modal asing dengan modal pribumi. Hal ini dapat dilihat ketika Soekarno mencoba menggantikan modal asing dan menggantikannya dengan kapitalisme nasional yang dipimpin oleh negara. Selain itu terdapat upaya-upaya untuk menggantikan kapital pedagang golongan golongan Cina di daerah pedalaman dengan modal pedagang kecil pribumi serta negara juga menyediakan kondisi legal bagi organisasi kaum tani di bawah PKI yang berusaha melakukan redistribusi tanah dan meruntuhkan dominasi sosial dan ekonomi tuan tanah pedalaman. Perombakan struktur sosial dan ekonomi Indonesia tersebut menuai bencana. Hal ini yang kemudian meruntuhkan kekuasaan Soekarno.

Dapat disimpulkan bahwa jalannya Negara Indonesia berdasarkan kondisi yang kompleks diantaranya karena beberapa faktor:

1.      kepentingan kaum birokrat politik sebagai penasehat negara terkait dengan upaya mengamankan dalam melanjutkan kelangsungan hidup fiskal, sebagai anggota militer berkepentingan melanjutkan dominasi politiknya, sebagai anggota faksi berkepentingan memelihara dan memperluas posisi pemgaruh dan kekuatan yang bersangkutan;

2.      kepentingan para birokrat politik dalam hubungannya dengan kepentingan kelas sebagai pemilik modal dan tanah, sebagai mitra dan sekutu kaum kapitalis, tergantung pada keuangan yang dipasok oleh grup-grup korporasi dan sebagai pribadi yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk tertentu ideologi dan budaya kapitalis dan;

3.      terdapat macam-macam pembatasan, kewajiban dan tekanan yang menimpa negara oleh berbagai konfigurasi kekuatan kelas serta konflik yang terdapat di dalam tatanan sosial dan ekonomi yang ada. Hal ini menyiapkan kondisi hukum, politik dan fiscal yang penting bagi proses pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital.